![Puskesmas [dot] Info](http://puskesmas.info/wp-content/uploads/2012/02/puskesmas1.png)
Kenapa Pemerintah begitu diragukan bisa memberikan kontribusi penyelesaian Kasus Gizi Buruk ? Justru bila itu berada di kabupaten/kota tertentu akan sangat membantu bila dana pemerintah yang bergerak duluan? Komentar tentang anggaran saya jadikan satu saja demi membuat kita mudah membaca dan berkomentar dalam masalah ini.
Siti Purwanti
Masalah gizi buruk sebaiknya dpt tuntas secepatnya. Sdh waktunya pemerintah memberikan perhatian yg khusus dalam masalah ini. Gimana kita mau maju, kalau masalah gizi aja ga bisa diatasi. Alokasikan dana yg cukup buat pengentasannya. Kurangi pesta pora untuk hal-hal yg tdk bgt penting, spt beli mobil dinas baru, renovasi kantor yg ga rusak, dll. Didiklah masyarakat spy tau bgmn caranya memperoleh gizi yg baik. Buatlah program yg bnr2 bisa dilaksanakan, kontrol, n evaluasi pelaksanaannya. Mudah2an Indonesia bs bebas dari gizi buruk sblm thn 2015.
Syaiful Bahri
Mungkin bila kita hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah saja rasanya seperti menunggu seribu tahun, belum lagi ( maaf ) dananya diselewengkan. Saya punya masukan rasanya bila rumah sakit swasta yang mengadakan event seperti baksos atau apalah demi menangani masalah GIZI BURUK ini. dan saya rasa sebuah rumah sakit tidak akan pernah dirugikan dengan diadakannya event seperti itu, toh nantinya juga rumah sakit tersebut akan dikenal masyarakat banyak, terlebih yang dipromosikan sebuah rumah sakit adalah fasilitas dan pelayanannya kan? Ya itung2 dana promosi gitu.. jadi apa salahnya ?
Franky Avicenna
Anggaran APBN R.I untuk kesehatan harusnya dinaikan
Ina PHW
Memang langkah mendasarnya adalah anggaran…entah melalui APBN yang harus kita perjuangkan atau dari asosiasi ataupun pihak swasta yang berminat dalam penanggulangan gizi buruk ini…marilah kita mulai dari kita tuk memulai…penanganan gizi buruk sangat menyeluruh bisa berupa pengobatan setelah terjadi ataupun penanggulangan….bicara penanggulangan ..saya pernah ikutan proyek depkes…yang namanya SIDI…gak tau kenapa sekarang tidak berkembang lagi..padahal konsep ini sangat bagus…dulu masih ujicoba di lampung selatan…dengan menerapkan sistem informasi lingkungan dini….tapi harus dibarengi dengan adanya dana penanggulangan dini….sekian dulu commentnya
Saya ingin menggambarkan bagaimana pendanaan penanggulangan gizi buruk di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Pertama, kegiatan yang kami lakukan adalah sebagai berikut :
- Perawatan Kasus Gizi Buruk (Therapeutical Feeding Center – TFC). Pendanaan yang diperlukan disini adalah tentu saja untuk jasa sarana, jasa medis dan perawatan, biaya makan pasien, pengadaan bahan habis pakai serta obat-obat tertentu. Tidak semua obat disediakan atau disediakan cukup oleh Gudang Farmasi Kabupaten (GFK). Terkadang kita harus mengadakan beberapa obat dan bahan (diperkenankan oleh Perda 12/2005 Kab. Probolinggo). Biaya makan pasien disini berkembang jadi lebih banyak untuk kasus gizi buruk karena untuk menjamin ibu tidak memaksa pulang, kami harus memberikan makan pasien biasa untuk ibunya tersebut. Pengalaman pengadaan TFC seperti ini berhasil dengan cukup baik di Pontianak, tempat kami dulu belajar penanggulangan gizi buruk. Dan juga berhasil di kecamatan kami. Meskipun keinginan cepat2 pulangnya lebih besar ada disini. Di Pontianak pasien bisa dirawat sampai 20 hari sehingga keluar dengan memuaskan. Di Puskesmas saya maksimal 6-7 hari sudah memaksa untuk pulang. Dilihat dari sisi kenyamanan dan perlakuan sama saja. Jadi saya pikir itu mungkin memang tipikal masyarakatnya.
Termasuk disini adalah Rujukan Kasus dan Dokumentasi Kasus.
Target penyelesaian masalah disini adalah kasus gizi buruk (SD z-score ? –3 / sangat kurus) berubah menjadi ? –2 (gizi kurang / kurus). - Meneruskan perawatan Kasus Gizi Kurang (Community-based therapeutical Center – CTC). Disini yang diperlukan tentu saja PMT (Pemberian Makan Tambahan). Terkadang untuk melakukan variasi, kita mengadakan PMT Penyuluhan untuk memperkenalkan menu makanan lokal padat gizi.
Target penyelesaian masalah disini adalah kasus gizi buruk (SD z-score ? –2 / kurus) berubah menjadi ? –1 (gizi cukup / normal). - Selain terhadap sasaran Gizi Buruk, Puskesmas juga melakukan pemberdayaan masyarakat biasanya tiap 3 bulan sekali, pembinaan posyandu tergantung sasaran posyandu yang masih belum aktif, sekali setahun penjaringan gizi buruk, pemantauan status gizi (PSG) sekali setahun, pembinaan dan penyuluhan Kadarzi, Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG), Konseling Gizi, Konseling Ibu Menyusui, Pemberian MP-ASI untuk Gakin, Perawatan Kesehatan Masyarakat untuk Gizi Buruk, Penanganan BBLR, Penanganan Bumil Kurang Energi Kronis dan beberapa program yang secara tidak langsung juga menunjang Peningkatan Gizi Masyarakat.
SUMBER DANA
Tentu saja pembiayaan kesehatan untuk kegiatan-kegiatan ini berasal dari berbagai sumber.
- APBN (Dana Jamkesmas) disini yang diberikan adalah dana untuk TFC bagi keluarga miskin, pemberian bahan PMT di CTC, obat-obatan seperti syrup zink, syrup obat cacing, syrup besi, KCl, Mineral Mix yang tidak disediakan atau tidak cukup dari GFK. Begitu juga untuk pembuatan Formula F75 dan F100.
Ada sedikit dana operasional yang masih bisa digunakan di pos jamkesmas. - APBD Propinsi dan APBD Kabupaten. Pengadaan obat-obatan secara umum berasal dari sini. Begitu juga penanggulangan yang berupa PMT juga berasal dari sini. APBD Propinsi menyediakan dana penanggulangan untuk PMT Kasus Gizi Buruk dan MP-ASI. Sedangkan Kabupaten menangggung TFC pasien miskin tapi yang tidak terdaftar di Jamkesmas.
- Dana Kabupaten juga mendanai beberapa kegiatan-kegiatan Upaya Kesehatan Masyarakat (pencegahan dan pemantauan) seperti yang disebutkan diatas.
Nah teman-teman kita memang masih memerlukan gerakan pemerintah bila kegiatan ini ingin dilaksanakan secara terpadu. Penanganan Gizi Buruk tidak sesederhana mengobatinya saja. Tapi ada unsur pemberdayaan masyarakat, menjaga balita tersebut sampai keluarga bisa melakukannya sendiri dan itu nyata ada di masyarakat kita.
Mari kita diskusikan ..
post ini dibuat dengan windows live writer ® yg dapat anda temukan di blog pom | hkn | idi | pkm
APBN / APBD
Sekarang berapa sih Anggaran Pemerintah Sesungguh ? Berapa % yang dialokasikan ke JAMKESMAS ? Tapi nyatanya, Banyak sekali warga/masyarakat yang tidak bisa memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit milik pemerintah. Seharusnya pemerintah paling mengalokasikan dana APBN dan APBD minimal 20% dari seluruh anggaran dan disama ratakan alokasi dana pendidikan.
Tapi, nyatanya pemerintah hanya bisa ASBUN (Asal BUNyi) saja, apalagi wakil-2 kita yang ada di Senayan maupun didaerah hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak mau berpihak pada rakyat.
Menurut saya program pemerintah mengenai penanganan gizi buruk sudah bagus namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah anggaran :
1. Perencanaan : pada saat penyusunan rencana kerja pemerintah tidak didukung data yang akurat sehingga program tersebut tidak sesuai sasaran dan dana yang dibutuhkan akibatnya terjadi penyelewengan dilapangan ( diterima oleh yang tidak berhak atau dana yang tidak mencukupi akhirnya dibikin fiktif. contoh : di kasih duit Rp. 25.000,- beli celana ga pake baju , beli baju ga pake celana mending pakai baju dan celana lama tapi dikuitansi bilang baru)
2. Pelaksanaan anggaran :
- Keterlambatan dalam hal pembuatan SK KPA/PPK dan Bendaharawan serta Petunjuk Operasional yang di buat oleh Esselon I karena kesibukan tugas dan adanya kepentingan tertentu berakibat terlambatnya pelaksanaan dilapangan
- Masih banyak SDM dilapangan yang belum mengerti administrasi pencairan dana APBN
- Susahnya masalah pengadaan /Tender karena (tidak mengerti atau mencari celah untuk mencari peluang serta takut terjerat KPK)
- masalah APBD lebih rumit lagi, masih banyak aturan yang tidak jelas mengenai pencairan APBD, tidak ada batas waktu yang jelas pencairan dana
-Program pemerintah pusat tidak nyambung dengan program pemerintah daerah sehingga dana yang besar tersebut menjadi mubajir dan peluang terjadi penyelewengan karena double counting.
kesimpulan :
Kenapa masalah pembangunan di negara kita begitu sulit :
1. Dana, hal ini sudah jelas sebab anggaran kita seperti balon tergantung mana yang ditekan yang lain menggelembung.
2. Data yang tidak akurat
3. Tidak adanya specialisasi , coba bayangkan seorang Dokter atau sarjana kesehatan di suruh membuat atau membangun Puskesmas ya jelas tidak mengerti , yang dia mengerti bagaimana biar orang sembuh dari sakit
that all … ada komen
Program Puskesmas Krejengan bagus tuh dok, mengatasi masalah kurang gizi disebuah Puskesmas. Biasanya kan anak kurang gizi dikirim ke RSUD yang “umpel-umpelan” dengan pasien lain yang sakit infeksi dan lainnya. Akhirnya keluarga anak yang kurang gizi ini yang “gak krasan” kalo anaknya dirawat diRSUD, trus kebanyakan juga akhirnya pulang paksa. Akhirnya masalah kurang gizi tidak bisa ditangani dengan baik.
Kalau masalah SDM (mulai paramedis, kader, aparat, perangkat desa de el el) itu masalah yang rata se Indonesia, tinggal kita mengakui atau tidak. Beberapa teknik sudah kita coba lakukan antara lain memberikan reward (berupa penghargaan, seragam, ucapan terima kasih de el el) tapi ya tetap saja ada “oknum” yang masih sulit ditata.Yang jelas kita sudah usaha, kalau soal hasilnya mungkin baru kelihatan belakangan ya…:D
Trus masalah lagi disini (Mojoagung), beberapa anak gizi kurang/buruk bukan berasal dari kalangan kurang mampu yang nota bene diberi kartu JAMKESMAS. Beberapa anak itu kurang berat badannya karena lebih banyak “njajan” dan tidak mau makan. Godaan untuk “njajan” ini dan orang tua yang tidak “mentolo” kalau anaknya nangis minta “njajan” itu seringkali yang menyebabkan anak kurang berat badan. Edukasi ke orangtua itu juga sangat penting.
dari komen – komen di atas, berat mengatasi masalah – masalah pembangunan di indonesia, masalah utama salah satu nya adalah data dan informasi, karena kurangnya data dan informasi maka sulit pimpinan untuk mengambil keputusan. kenapa data dan informasi di negara kita sulit dan susah di dapat disebabkan :
1. Kurangnya SDM yang mengerti IT
2. Tidak konsisten aturan dan sistem yang dipakai
sebagai perbandingan waktu saya magang di Water and Resources Department di Brisbane, semua satker disana cuma menggunakan program Excel jadi semua program dan data nyambung dan semua pegawai bisa menggunakan program tersebut, sedangkan di Indonesia dimana saya bekerja sudah berkali – kali ganti program dan software sehingga pegawai yang lama yang sudah di training jadi ga ngerti lagi dan harus belajar lagi, serta pegawai yang sudah tua -tua sudah malas belajar lagi dan akhirnya masa bodoh.
seperti masalah di puskesmas tadi ada kader yang sudah terlatih karena kelamaan mengerjakan hal tersebut tapi di mutasi, atau yang tidak mau mengerjakan di sebabkan sesuatu yang sederhana di bikin susah programnya, banyak nya aturan yang sering berubah ubah dan masih punya pikiran ga ada uangnya mengerjakan tersebut padahal mereka udah di gaji.
Dari mana kita mulai untuk mengatasi semua masalah tersebut. pendapat saya :
1. Mulailah dari diri sendiri
2. Pilihlah wakil rakyat dan presiden yang benar benar mengerti masalah republik ini dan punya jiwa rela berkorban untuk kepentingan rakyat dalam pemilu nanti.( bukan iklan golput)
Satu hal yg tjd di negara kita adalah mengatasi masalah ketika maslah itu telah terjadi. Jarang sekali kita memakai pepatah “sedia payung sebelum hujan” dalam arti lebih baik mencegah dari pada mengobati. Masalah gizi adalah masalah yg multifaktorial. Spt kt Bpk. Agus ketika merawat pasien gizi buruk baru beberapa hari dirawat sdh mau minta pulang? krn apa ? mereka (orang tua, saudara yg lain) jg butuh makan, kalo orang tuanya hrs jaga di RS, yg ada dirumah mau dikasih makan apa ? ya gak Pak ??
kalo dulu ada SIDI sekarang PSG semuanya sama mendeteksi sedini mungkin masalah gizi. Tapi tetap aja mslh gizi buruk ada. Tentunya hrs dicari akar permasalahannya !!!
Petugas Gizi di Dinas Kesehatan Kota/Kab, atau petugas gizi Puskesmas yg kadangkala bukan dilatarbelakangi pendidikan gizi. Pemerintah msh menganggap petugas gizi tdk begitu penting dibandingkan dengan petugas bidang kesehatan yg lain (di Puskesmas paling banyak 2 bahkan ada hanya 1 petugas gizi) untuk memantau 1 wilayah kecamatan. Dapat dibayangkan beban tugas yg hrs ditanggung.Demikian juga dengan rumah sakit, berapa perbandingan antara petugas gizi dengan tenaga kesehatan lain. dari sini aja kita sdh bisa melihat, pemerintah kita sendiri menganggap masalah gizi bukan masalah ? kalo dianggap masalah ya… tempatkan petugas yg memang bidangnya dengan proporsi yang sesuai. Gitu….
Dana Pemerintah dpt kita manfaatkan semaksimal mungkin dengan perencanaan yang benar, tdk hanya melibatkan satu sektor saja (gizi kesehatan) tapi juga dengan sektor lain (lintas sektor) seperti pertanian, pendidikan, ekonomi, agama, dll yang kegiatannya dpt dijadikan satu kesatuan yg berkesinambungan. Hal ini akan menghemat dana, waktu dan tenaga dibandingkan kalo bekerja sendiri-sendiri. Karena kita tau masalah gizi tdk berdiri sendiri, tapi melibatkan berbagai faktor yg lain. satu hal…. pejabat atau semua pihak yg terlibat dalam kegiatan yang dilakukan untuk mengentasi masalah gizi jangan hanya memikirkan diri sendiri, tapi harus sadar kalo dana yang disediakan adalah untuk kepentingan masyarakat yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. kalo semuanya sadar akan hal ini, tdk akan lagi yg namanya “korupsi” Tul kan Pak ???
LEBIH BAIK BERBUAT DARIPADA CUMA BERKOAR BERPRASANGKA BAHAWA DANA DIKORUPSI PEMERINTAH
sungguh berat pembahasannya.
namun sebenarnya ada 2 topik pada thread ini:
1. penanganan gizi buruk
2. peranan anggaran pemerintah.
setuju kalau anggaran kesehatan perlu dinaikkan. Besarannya? ya tentu tidak bisa memaksa karena Pemerintah juga ditekan untuk menaikkan anggaran bidang lain, seperti pendidikan dlsb.
Kenaikan dana penanganan kesehatan juga tentunya tidak hanya untuk penanganan gizi buruk saja, karena banyak hal pada kesehatan yang butuh perhatian.
nah, rasanya memang sebaiknya kita mulai dari peran serta masyarakat, untuk saling mengawasi lingkungannya mengenai gizi buruk. dari saling berbagi informasi sampai penanganan terhadap keluarga di lingkungannya yang nyata2 terkena gizi buruk.
biarkan pemerintah menangani masalah besar seperti ketersediaan pangan, ketersedian infrastruktur, dan ketersediaan sistem penanganan gizi buruk. khususnya di daerah tertinggal (karena keseluruhan sistem pelayanan kesehatannya masih kurang).
semoga dengan gotong royong masyarakat, masalah gizi buruk, lebih luas lagi masalah kesehatan, dapat teratasi.
ini pandangan saya, dan mohon maaf jikalau banyak yang kurang berkenan dan kurang akurat.
@Ki Alas Purwo
Kalo di Probolinggo, anggaran tahun lalu untuk kesehatan sampe 16% tapi banyak hanya untuk pembangunan sarana. Asyik juga sih jadi punya gedung baru ..yang tadinya umpel-umpelan .. tahun ini Probolinggo mencanangkan sebagai tahun Kesehatan .. tahu ngga berapa persentasenya 9% ..
Yach emang pemerintah kita ini aneh2 prioritasnya ..
Tapi setahu saya untuk nasional sudah 15%.
Ha .. tul, Bang Sapri dari pulau kepala burung ..
Tenaga yg sekarang ada di puskesmas misalnya miskin tenaga Sarjana Akuntansi, ngga ada malah .. sehingga yang terjadi adalah pos bendahara harus dipegang oleh fungsional lain entah itu bidan, perawat, paling lumayan ya staf SMA/SMEA .. Memang pada akhirnya mahir juga cuma kelamaan untuk penyesuaian karena bukan pekerjaannya .. akhirnya jadi banyak kerjaan yang terhambat.
MAsalah data juga begitu .. kesalahan bisa terjadi ada dimana-mana .. misalnya tentang gizi buruk ini yach :
- LEVEL KADER : ada yang belum terlatih, ada yang males lapor, ada yang males nyatet, ada yang musuhan sama bidan atau kades, terkadang ada kades baru semua kader diganti .. kami cuma bisa nganga aja setelah tahunan membina kader2nya ..
- LEVEL BIDAN/PERAWAT PUSTU : ada yang takut lapor, ada yang males ke posyandu, ada yang ngga tahu data itu penting, ada yang ngga ngerjain ..
- LEVEL PUSKESMAS : ada saja puskesmas yang ngga mau lapor karena takut didatangin kabupaten, propinsi dst, ada yang ngga menggali data, ada yang ngga analisa lagi, setor terus data tapi ngga tahu sebenarnya sudah terjadi kejadian luar biasa di kecamatannya (yang kayak gini biasanya karena ngga ada petugas gizinya)
- LEVEL DINAS : yak ..ini celakanya ada saja yang menempatkan petugas di kasi teknis seperti ini hanya berdasarkan kepangkatan, sehingga yang duduk bisa saja sarjana kesling, bahkan ada yang teknik pangan dll. Hasilnya yang dilakukan adalah distribusi saja, tidak menganalisa masalah, kalau ada yang dekat akan dapat PMT lebih banyak padahal gizi buruknya ngga seberapa ..
ke atas sy ngga bisa komentar lagi .. barangkali yang dari propinsi dan depkes ada yang mau nambahin? mumpung kita bernegatif ria .. nanti ada waktunya kok kita bikin tulisan positif :D
Duuuh banyak jadinya ya mo mengatasi gizi buruk ini .. memang bener2 masalah multi faktorial ..
Di Pontianak kemaren bagus lho waktu ikut ngeliat gizi buruk disana .. di tempat saya 4 anak, 4 orang tua, ada tempat mereka bermain .. tapidah kami copot .. kalo di pontianak ada terus ruangan khusus.
sekarang sudah tinggal ketemu 1 – rawat, kadang2 dengan komplikasi berat – rujuk. kalo dulu begitu penjaringan ketemu 71 orang 4 pulang 4 masuk terus begitu .. sambil yang sisanya dirawat CTC .. kelabakan betul ..
Jajan? Wah disini ngga jauh beda .. mie2an ..chiki2an .. *halaaah* bikin puyeng ..
Udah mo dimulai ngomongin yang baiknya ? ok.
Jajaran depkes bukan tanpa upaya melihat keadaan data miris seperti itu .. Dirjen binkesmas banyak bikin proyek menantang daerah untuk menjadikan sistem informasi lebih baik di setiap lini ..
Di puskesmas kami, kedatangan komputer 7 buah, satu diantaranya server canggih yang bisa ngelayanin 100 komputer .. didesa lho Pri, edyan .. akhirnya ta tuker sama desktop biasa dari dinkes biar kami lebih operasional ..
Sekarang permasalahan bergeser ke pengembangan simpus dengan segala macam kesulitannya .. ada saya bahas tersendiri di blog puskesmas
Mulailah dari diri sendiri setuju, mulai dari milih presiden ntar aja jangan disini bahasnya ..
wah berat banget materi diskusi kali ini..
yang jelas saya gak punya ilmu buat ngomongin masalah manajemen kesehatan kayak gini. Tapi saya beberapa kali ngobrol dengan orang-orang kesehatan pak, sepertinya permasalahan gizi buruk memang ada yang kurang pas gitu penanganannya.
Saya cuma membayangkan optimalnya peranan posyandu dan puskesmas sebagai ujung tombaknya pak. saya kira pendanaan bisa lebih di arahkan kesana supaya lebih bisa leluasa membuat program-program dan kegiatan yang benar dan tepat. Seperti Pkm Mojoagung sampaikan, pasien gizi buruk memang biasanya langsung dirujuk ke rs, saya kira puskesmas bisa melibatkan kader dari posyandu yang bersangkutan untuk ikut melakukan pendampingan. Pemberdayaan ya kalau gak salah istilahnya. nah dari sini kan bisa muncul deh kaitannya dengan penganggaran.
Bener dokter bilang, tahun ini saya melihat sendiri sebagian besar anggaran kesehatan memang lari ke pembenahan fisik, puskesmas dibangun bagus-bagus, bertingkat,ada yang ala mall juga hehe…saya gak blg gak pas, cuma sepertinya kok kurang berimbang gitu dengan anggaran untuk kegiatan. Baru kemarin saya diceritani teman puskesmas, anggaran kegiatan posyandu dipotong katanya, blm anggaran operasionalnya. Mungkin perlu satu master plan baru dalam penanganan gizi buruk ini secara lebih mendasar.
Jadi intinya kalau memang permasalahan (anggaran) gizi buruk ini mau dibenahi, ya benahi penganggaran, dari level yang paling dekat dengan permasalahannya…Posyandu.
soal konsep-konsep depkes gimana ? yah kalau bicara konsep memang gak pernah ada yang jelek kok hehe…
(tulisan saya nyambung gak ya ?? … )